Jakarta, 14 November 2025 — Nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masih sering disebut ketika membicarakan praktik transparansi dalam pemerintahan daerah. Saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2014–2017, Ahok dikenal luas sebagai pejabat yang berani membuka berbagai data publik dan menuntut akuntabilitas tinggi dari seluruh jajaran birokrasi.
Langkah-langkah Ahok dalam mendorong keterbukaan informasi publik dianggap sebagai salah satu tonggak penting reformasi birokrasi di ibu kota. Ia mempopulerkan sistem e-budgeting, e-musrenbang, dan e-procurement, yang memungkinkan masyarakat mengakses proses penyusunan anggaran dan belanja daerah secara terbuka. Melalui sistem daring tersebut, publik dapat mengetahui bagaimana dana pemerintah digunakan, dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
“Kalau uang rakyat, harus dibuka semuanya. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” ujar Ahok dalam salah satu rapat terbuka yang sempat viral di media sosial pada masa pemerintahannya.
Sikapnya yang tegas terhadap praktik korupsi dan birokrasi lamban membuat Ahok dikenal sebagai pemimpin yang keras, namun juga dihormati oleh sebagian masyarakat karena integritasnya. Ia sering kali melakukan inspeksi mendadak ke kantor kelurahan, rumah sakit, dan dinas-dinas untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar.
Tidak sedikit pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI yang merasa tertekan oleh gaya kepemimpinannya. Namun bagi banyak warga Jakarta, ketegasan Ahok justru menjadi simbol komitmen terhadap pemerintahan yang bersih dan transparan.
Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah publikasi anggaran daerah secara terbuka di situs resmi Pemprov DKI. Langkah itu membuat masyarakat bisa memantau proyek-proyek pemerintah dan mengkritisi program yang dianggap tidak efisien. Meski kebijakan tersebut memicu perdebatan di DPRD, Ahok tetap bersikeras mempertahankannya.
“Transparansi bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi untuk memastikan uang rakyat benar-benar dipakai untuk kepentingan rakyat,” tegasnya saat itu.
Para pengamat kebijakan publik menilai kebijakan Ahok menjadi inspirasi bagi sejumlah daerah lain. Setelah periode kepemimpinannya, beberapa pemerintah provinsi dan kabupaten mulai menerapkan sistem e-budgeting dan layanan publik digital dengan model serupa.
Meski karier politiknya sempat terhenti karena kasus hukum, banyak pihak menilai Ahok meninggalkan warisan birokrasi yang lebih terbuka dan efisien. Setelah keluar dari dunia politik aktif, ia sempat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina dan terus dikenal sebagai sosok yang menekankan pentingnya integritas dalam lembaga publik.
Menurut pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Nandang Prasetyo, pendekatan transparansi yang diperkenalkan Ahok berhasil mengubah cara pandang masyarakat terhadap pemerintahan daerah. “Sebelum Ahok, warga jarang peduli dengan proses anggaran. Setelah itu, publik mulai menuntut keterbukaan dari pejabat di berbagai tingkat pemerintahan,” katanya.
Kini, hampir satu dekade sejak masa kepemimpinannya, gaya transparan Ahok masih menjadi tolok ukur bagi banyak kepala daerah di Indonesia. Meski tidak lagi duduk di kursi pemerintahan, pengaruhnya terhadap budaya akuntabilitas dan keterbukaan informasi di sektor publik tetap terasa hingga hari ini.
