JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyerukan kepada seluruh jajaran kementerian, lembaga, pemerintah daerah, beserta penyelenggara sistem elektronik (PSE) sektor publik guna mempertinggi kewaspadaan menyusul munculnya ancaman siber terhadap portal dan fasilitas digital milik negara.
Kendati kebenaran potensi gangguan itu masih belum terbukti, Kemkomdigi mendorong setiap pengelola sarana digital untuk memperkokoh benteng keamanan serta memastikan ketanggapan penanggulangan insiden agar operasional pelayanan masyarakat tidak terganggu.
“Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah,” ujar Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Merespons Security Advisory Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) per 8 November 2026, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi meluncurkan tiga surat edaran resmi pada 9 November 2026. Peringatan tersebut diserahkan kepada para pemakai Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, pejabat penanggung jawab domain instansi, serta para PSE lingkup publik.
Instruksi tersebut meliputi penguatan pertahanan infrastruktur, peningkatan pengawasan arus trafik jaringan, peninjauan kerentanan rutin, serta pematangan koordinasi respons kedaruratan siber.
Kabar mengenai potensi aksi peretasan tersebut sempat viral di ranah daring, yang digadang-gadang sebagai manifestasi protes terhadap kebijakan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Melalui Security Advisory yang dikeluarkan, BSSN lewat Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia menegaskan bahwa validitas ancaman berikut kapasitas pihak penyerang belum dapat dikonfirmasi. Walau begitu, proteksi dini yang bersifat krusial tetap patut dieksekusi.
Berbagai ragam ancaman yang patut dicermati di antaranya serbuan Distributed Denial of Service (DDoS) guna menghentikan sistem, sabotase visual laman (defacement), pembobolan celah keamanan, manipulasi perutean DNS, sampai trik phishing dan sirkulasi kabar bohong.
Pihak Kemkomdigi menginstruksikan pengelola platform digital untuk segera menyiagakan unit reaksi cepat, memperketat proses masuk administrator, memperbarui sistem perangkat lunak, memaksimalkan ketahanan penangkal DDoS, sekaligus menguji kesiapan cadangan data serta prosedur restorasi layanan.
Di samping pihak birokrasi, warga turut diminta waspada mengenai modus manipulasi digital yang memanfaatkan polemik perpajakan digital. Publik diingatkan agar mewaspadai surat elektronik, SMS, atau link mencurigakan bermodus institusi resmi. Masyarakat dilarang keras menyebarkan kata sandi atau data pribadi lewat platform ilegal serta wajib selalu membuka portal web resmi negara.
Jika mendeteksi kendala keamanan siber pada fasilitas PDN-1 atau Government Cloud, kementerian/lembaga dapat langsung mengirimkan laporan ke saluran resmi PDN-CSIRT melalui alamat https://csirtpdn.layanan.go.id maupun surel [email protected].
“Keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Kami meminta seluruh instansi mempertahankan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, sehingga infrastruktur digital pemerintah, data, dan layanan publik tetap terlindungi,” pungkas Aries.
(Rahman Asmardika)
